Kamis, 12 Maret 2015

Para Balon Walikota Depok Sepakat Pembangunan Berkesinambungan

DEPOK, TRIBUNEKOMPAS.
By: Arief.
- Ketimpangan pembangunan infrastruktur, carut marut mutasi pegawai negeri sipil (PNS), hingga rencana tata ruang & wilayah (RTRW) yang masih amburadul, menjadi jualan para bakal calon (balon) pemimpin wilayah penyangga Ibukota Jakarta ini.

Namun mereka sepakat meneruskan keberhasilan program yang dibuat Nur Mahmudi Ismail, walikota periode Januari 2006-2016).

Benang merah itu terangkum dalam wawancara Pos Kota secara terpisah dengan Balon Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2016-2021. Yaitu Ketua PAN DPD Depok dan anggota DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, Ketua DPC Gerindra, Pradi Supriyatna, Ketua DPD Golkar, Babai Suhaimi, ketua DPC PKPI, Rudi Samin, serta ketua LSM Kapok, Kasno, dan pengusaha Agus Supriyanto.

“Sentra-sentra tertentu dibuat pada wilayah-wilayah yang dikembangkan sehingga perputaran uang tidak terkonsentrasi di satu tempat atau Margonda saja tapi menyebar,” kata Hasbullah Rahmad saat dihubungi wartawan.

Hal senada diungkap Supriyanto, Babai, dan Rudi Samin. Ketiganya sepakat bahwa infrastruktur serupa pelebaran jalan-jalan arteri seperti Jalan Raya Sawangan, Jalan Tole Iskandar, Jalan Raya Cinere, dan Jalan Raya Beji, menjadi urat nadi perkembangan masa depan pembangunan Depok.

“Infrastruktur jalan inilah yang mampu menghubungkan sekaligus mengakselerasi perkembangan pembangunan secara terintegrasi antarwilayah,” ujar Supriyanto, yang juga kandidat wakil walikota berpasangan walikota Badrul Kamal periode 2011-2016 itu.

Sementara Pradi Supriyatna menekankan bahwa pembangunan Kota Depok diharapkan tidak mengabaikan kearifan lokal, yang menjadi ciri sekaligus nilai-nilai luhur budaya bangsa di Depok. Alasannya, kearifan lokal bisa dijadikan jualan pariwisata lantaran Depok tidak memiliki sumber daya alam (SDA).

“Kearifan lokal itu beragam di Depok ini mulai keberadaan situ, wilayah relijius, hingga tanah yang subur yang bisa ditanami buah-buahan produktif,” ujar warga keturunan asli Depok itu.

Kendati demikian, para balon pemimpin wilayah Depok itu sepakat mengungkapkan pembangunan selama periode Walikota Nur Mahmudi Ismail menjadi titik tolak proyek pembangunan berikutnya yang berkesinambungan.

“Program-program serupa One Day No Rice (ODNR) atau Car (ODNC), atau memilah-memilih sampah dengan melibatkan pemulung perlu dikemas lebih bagus lagi demi memotivasi warga berpartisipasi membangun Kota Depok, kata Kasno.

Kamis, 16 Januari 2014

Berapa Persisnya Harta Adik Atut?

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Warto.

-Tubagus Chaeri Wardana bersama istrinya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahcmi Diany, memiliki harta Rp 103,9 miliar. Kekayaan itu menurut Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara pada 24 Agustus 2013.

Berdasarkan LHKPN itu, pasangan yang menikah pada 1997 itu memiliki 102 petak tanah dan bangunan dengan nilai Rp 59,8 miliar dan tersebar di Bandung, Bogor, Jakarta, Tangerang Selatan dan Serang. Ditambah sejumlah apartemen, antara lain di Capital Residence, Jakarta, seharga Rp 2,4 miliar

Lalu, ada pula beberapa mobil mewah seperti Ranger Rover Sport 2007 (Rp 2,1 miliar), Mercedes-Benz 2008 (Rp 1,58 miliar), Lamborghini 2009 (Rp 9 miliar), dan Toyota Alphard 2010 (Rp1,3 miliar). Kemudian, Mini Cooper 2008 (Rp 600 juta), dan Toyota Fortuner 2010, Rp 459 juta.

Sedangkan saat KPK menggeledah rumah adik Atut ini di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, ditemukan sejumlah mobil mewah, yaitu dua Ferrari serta masing-masing satu unit Lamborghini Aventandor, Nissan GTR, Bentley, Roll Royce, Sedan Lexus. Lalu satu unit Toyota Innova, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry ditambah satu unit motor Harley Davidson.

Kemudian, dalam penggeledahan di kantor suami Airin ini, PT Bali Pacific Pragama, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, KPK menemukan 200 lembar sertifikat tanah yang beralamat di Banten, Jakarta, dan Australia.

Selasa, 14 Januari 2014

Setya Novanto Bantu Akil Menangkan Soekarwo?

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Politikus Golkar Setya Novanto disebut dalam pembicaraan blackberry messenger antara Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang kini sudah diberhentikan, dengan Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali. Setya disebut Akil sebagai bos yang mendanai upaya mengamankan sengketa pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2009.

Gugatan sengketa pilkada ini diajukan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi. Mereka menggugat kemenangan calon petahana, Soekarwo-Saifullah Yusuf. Panel hakim sengketa ini diketuai Akil Mochtar

Menurut dokumen yang diperoleh Tribunekompas,  pada 1 Oktober 2013, Akil berinisiatif mengirim pesan BBM ke Zainudin untuk menanyakan apakah Sekretaris Jenderal Partai Golkar Indrus Marham ikut “mengurus” sengketa pilkada itu. Golkar menjadi salah satu pengusung pasangan Soekarwo-Saifullah. Zainudin lalu mengiyakan. Akil lalu membalas pesan itu. “Suruh mereka siapkan 10m (Rp 10 miliar) saja kalau mau selamat.”

Masih menurut percakapan pesan BBM itu, Akil mengaku ditelepon Idrus bahwa upaya mengamankan hasil pilkada Jawa Timur akan didanai Setya yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar. Keesokan harinya, Zainudin mengabarkan ke Akil permintaannya sudah mendapat respon positif. Tapi sebelum transaksi terjadi,  Akil keburu dibekuk KPK karena tertangkap menerima suap terkait sengketa pilkada Gunung Mas dan Lebak.

KPK sudah memeriksa Setya, Idrus, dan Zainudin terkait pilkada Jawa Timur ini pada akhir Desember 2013 dan awal Januari 2014. Setya membantah dirinya mengatur pengamanan sengketa pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi. "Tidak pernah ikut urusan Pilkada Jatim," kata dia ketika dihubungi, Jumat, 10 Januari 2014.

Sedangkan Idrus Marham, ketika dihubungi menolak berkomentar. “Saya sedang di Mekkah (umrah)," kata dia.

Kemarin, Ahad, 12 Januari 2014, Zainudin Amali tidak bisa dihubungi. Tribunekompas berupaya mendatangi rumahnya di Jakarta, namun, penjaga rumah mengatakan Zainudin terbang ke Surabaya. Tribunekompas juga beberapa kali menyambangi ruangannya di DPR pada pekan lalu, tapi ia tidak muncul.

Kamis, 03 Oktober 2013

Sengketa Pemilu Gunung Mas

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mchtar di rumah dinasnya, Rabu 2 Oktober 2013 malam. KPK juga menangkap HB di hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan penangkapan Akil dan dua orang lainnya di rumah dinas terkait pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. HB, yang ditangkap di hotel, disebut-sebut sebagai Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih.

Mahkamah Konstitusi memang sedang menangani perkara sengketa pemilihan Bupati Gunung Mas. Rabu siang sebelum ditangkap, Akil memimpin sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Pemilihan Bupati Gunung Mas digugat ke MK oleh bakal calon Bupati Jaya Samaya Monong-Daldin.

Gunung Mas menggelar pemilihan pada 4 September 2013 2013. Pemilihan bupati ini diikuti empat bakal calon, yakni Jaya Samaya Mo­nong-Daldin,  Awin Usup-Yun­dae, Hambit Bintih-Arton S Dohong, dan Kusnadi B Ha­li­jam-Barthel D Suhi.

Jaya Samaya Mo­nong-Daldin, diusung Partai Demo­krat, Partai Gerakan Indone­sia Raya (Gerinda), Partai Per­satuan Nasional (PPN), Par­tai Hati Nurani Rakyat (Ha­nura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pemba­ngunan (PPP), serta Partai Keadilan Se­jahtera (PKS). Sedangkan Awin Usup-Yundae diusung Par­tai Demokrasi Kebangsa­an (PDK).

Incumbent Hambit Bintih-Arton S Dohong, diusung Partai Demo­kra­si Indonesia Pembangunan (PDI-P), Partai Merdeka, Partai Penegak Demokrasi Indo­ne­sia (PPDI), Partai Damai Se­jahtera (PDS), Partai Patri­ot, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Pem­baharuan (PDP).

Sementara Kus­nadi B Halijam-Barthel D Suhin diusung Par­­tai Golongan Karya (Golkar).

Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Hambit Bintih dan Arton S Dohong sebagai pemenang pada 11 September. Jaya-Daldin menuding banyak kecurangan terstruktur, sistematis, masif dan sangat berpengaruh terhadap perolehan masing-masing pasangan calon.

Gugatan Jaya-Daldin mengajukan termuat dalam perkara nomor 122/PHPU.D-XI/2013. Mereka menuntut MK membatalkan keputusan KPU Gunung Mas Nomor 19 tentang Pasangan Calon Terpilih Pilkada Gunung Mas. Mereka juga meminta pasangan Hambit Bintih dan Arton S Dohong sebagai peserta Pilkada Gunung Mas dan perhitungan suara ulang.

MK telah menggelar empat kali sidang sengketa pilkada Gunung Mas ini yang dipimpin Akil.

Sabtu, 21 September 2013

KPU Tetapkan Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor

BOGOR, TRIBUNEKOMPAS.
By: Hasibuan.

- Setelah dinyatakan sebagai pasangan yang mendapat suara terbanyak dalam Pilkada Kota Bogor dengan perolehan sebanyak 132.835 suara atau 33,14 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menetapkan pasangan nomor urut 2, Bima Arya Sugiarto-Usmar Hariman, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih periode 2014-2019.

"Sesuai dengan keputusan nomor 67/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih Pilkada Kota Bogor 2013, bahwa Dr Bima Arya Sugiarto-Ir Usmar Hariman dengan perolehan suara sah terbanyak," kata Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman saat membacakan pengumuman penetapan pasangan calon terpilih di kantor KPU Kota Bogor, Jumat, 20 September 2013.

Ia mengatakan, untuk pihak yang merasa keberatan dengan keputusan KPU dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. "Kita memberikan waktu tiga hari kerja kepada pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan hasil Pilkada Kota Bogor ini," katanya.

Dalam Pilkada Bogor ini, KPU mengakui gagal menekan tingginya angka golongan putih (golput) karena partisipasi pemilih hanya mencapai 63,4 persen dari 673.938 total daftar pemilih tetap.

"Kami akui jumlah suara masuk dan partisipasi masyarakat untuk datang dan memilih di Pilkada Kota Bogor belum memenuhi target partisipasi pemilih (75 persen)," kata Agus.

Setelah ditetapkannya Bima Arya menjadi pemenang dalam Pilkada Kota Bogor oleh KPU Kota Bogor, pasangan calon wali kota nomor urut dua ini langsung melakukan pesta bersama ratusan pendukungnya di Pendopo Enam, yang menjadi Posko Kemenangan Bima-Usmar.

"Selama masa peralihan dan transisi kepemimpinan selama tujuh bulan ini, saya akan berkantor di Paguyuban Bogor," kata Bima. "Silakan semua warga Kota Bogor datang ke kantor untuk memberikan masukan apa yang harus saya lakukan dalam membangun Kota Bogor."

Bima mengatakan pihaknya juga akan melakukan peninjauan kembali atas semua keputusan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh wali kota lama, Diani Budiarto. Salah satu kebijakan Diani yang akan ditinjau adalah pembangunan mal dan hotel yang terintegrasi dengan Terminal Baranangsiang. "Kami akan tinjau kembali rencana tersebut. Jika ada yang salah, kita akan revisi," kata politikus dari Partai Amanat Nasional ini.

Dalam Pilkada Bogor ini, pasangan Bima-Usmar menang tipis dengan pesaingnya, pasangan Achmad Ru'yat-Aim Halim Hermana yang memperoleh 131.080 suara (32,70 persen). Bima-Usmar hanya unggul 1.755 suara (0,44 persen) dengan Ru'yat-Aim.

Sedangkan pasangan calon lainnya, yakni Dody Rosadi-Untung W. Maryono, menempati posisi tiga (67.715 suara), kemudian disusul pasangan Syaiful Anwar-Muztahidin (43.448 suara), dan pada posisi paling buncit diraih pasangan Firman Halim-Gartono (25.793 suara).

Selasa, 13 Agustus 2013

KPU Segera Umumkan Perbaikan DPS

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-  Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) pada 23 Agustus 2013 mendatang.

Menurut komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, DPSHP merupakan hasil perbaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang saat ini tengah berjalan.

"Tanggal 16 Agustus nanti ditetapkan, kemudian 23 Agustus akan diumumkan melalui PPS untuk menerima tanggapan hasil dari DPSHP itu," ujar Ferry kepada di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (12/8).

Dia menambahkan, sejauh ini PPS masih melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara di lapangan. Perbaikan terkait adanya pemilih ganda, anggota TNI/Polri, serta masyarakat yang belum sesuai peruntukkannya karena belum berusia 17 tahun.

"Ada penambahan karena masa bakti TNI/Polri yang telah habis atau sudah mencapai 17 tahun, atau yang belum terdaftar di DP. Proses itu sekarang sedang dimasukkan oleh PPS di lapangan," jelas Ferry.

Lebih jauh, kata Ferry, hasil DPSHP tersebut nantinya akan diumumkan oleh PPS di desa/kelurahan dengan dibantu oleh petugas RT/RW setempat.

"Tunggu tanggal 16 Agustus, ikhtiar kita agar tetap data itu harus masuk ke kita untuk report," imbuhnya.

Kamis, 13 Juni 2013

Deddy Mizwar dan Istri Lepas Semua Posisi di PT Gisela Demi Rakyat Jabar

BANDUNG, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Tony.S.

- Deddy Mizwar dan istrinya, Gisela Wira Negara, rela melepas semua jabatan dan kegiatan di perusahaan production house Gisela Sinema Group demi mengabdi kepada rakyat Jawa Barat.

Besok, Deddy Mizwar akan dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Heryawan.

"Kemarin kami rapat di Jakarta bersama seluruh karyawan Gisela Group. Kami sudah melepaskan jabatan dan aktifitas kami di PT Gisela. Ini dilakukan karena tidak boleh melakukan aktivitas lainnya selain tugas negara sebagai Wagub Jabar," ujar Gisela di sela persiapan pelantikan sang suami di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu (12/6).

Gisela menyatakan, saat ini yang bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan Gisela group adalah putrinya, Senandung Nacita.

"Awalnya tetap mau dipegang saya dan Bang Deddy. Bamun karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka Nacita yang akan meneruskan perusahaan," ujarnya.

Untuk aktifitas syuting, Gisela menyatakan tidak dilarang. Karena itu merupakan seni dan bagian hidup suami saya. "Syuting insya Allah masih bisa, hanya saja porsinya berkurang. Tidak seperti dulu," ujarnya.